(MENUJU) KESEPAKATAN HOLISTIK

ABDUL HALIM FATHANI

Dalam suatu kesepakatan, mestinya harus terjadi kata sepakat. Namanya sepakat, berarti semuanya harus setuju apa yang telah menjadi kesepakatan. Namun, pada kenyataannya meskipun secara tertulis sudah ada kesepakatan, tetapi masih –bisa– saja terjadi ketidaksepakatan. Buktinya, di kemudian hari masih ada saja pihak-pihak yang protes terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Tidak heran, begitu suatu keputusan disahkan, bagi kelompok yang kontra selalu saja melakukan protes, demo, bahkan kadang sampai anarkis, yang berdampak pada konflik horizontal.

Mengapa mereka tidak sepakat pada ‘kesepakatan’? Ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi hal ini. Di antaranya: dalam kesepakatan tersebut masih ada celah merugikan sebagian pihak. Nah, biasanya pihak-pihak yang dirugikan ini kemudian melakukan protes terhadap ‘kesepakatan’. Dengan kata lain, kesepakatan model ini bisa kita sebut dengan ‘kesepakatan sepihak’ atau bisa juga dinamakan ‘kesepakatan yang memihak’.

Kesepakatan seyogianya menguntungkan semua pihak tanpa ada lagi celah merugikan pihak tertentu. Misalnya, dalam suatu organisasi, diadakan musyawarah membahas draf peraturan tentang ‘A’. Selama pembahasan, banyak pandangan yang diberikan oleh anggota peserta musyarawaroh, sehingga draf peraturan ‘A’ tidak bisa langsung disepakati, melainkan harus mempertimbangkan pelbagai pandangan dan usulan dari anggota. Akhirnya, semua anggota musyawarah –baik pimpinan maupun anggota organisasi- telah sepakat draf peraturan ‘A’ berubah wajah menjadi ‘AB’ (dengan pelbagai pertimbangan yang menguntungkan semua pihak-tanpa merugikan pihak tertentu). Alhasil, semua anggota organisasi telah sepakat pada peraturan ‘AB’. Karena sudah sepakat yang memihak pada kebenaran, maka peraturan ‘AB’ di organisasi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan kasus lainnya, di mana draf peraturan ‘A’ dilakukan pembahasan. Dalam pembahasan tersebut, ada pihak-pihak yang mengajukan usulan agar diubah menjadi peraturan ‘ABB’. Namun, meski sudah diberikan pelbagai pertimbangan, pimpinan rapat sekaligus pimpinan organisasi tetap bersikukuh untuk menetapkan draf peraturan ‘A’ menjadi peraturan ‘A’ yang –seolah-olah- telah disepakati bersama. Inilah yang kita sebut dengan kesepakatan yang memihak (baca: menguntungkan) pihak tertentu dengan merugikan pihak lain. Nah, praktik kesepakatan yang model inilah yang biasanya memicu terjadinya protes (baca: konflik).[ahf]